lt59ceaba836019

Consideration Judge Cancel Suspect Status Setya Novanto

This news has been viewed 2,889 time
Hukum Online – Cepi Iskandar single judge finally granted some requests Setya Novanto in a pretrial hearing at the South Jakarta District Court (South Jakarta District). The judge declared the establishment of the Golkar Party chairman as graft suspect e-ID was considered invalid. Therefore, all effects arising from the determination of the suspect is also considered to be lawful.

In consideration, Judge considers if the process of inquiry and investigations conducted by the Corruption Eradication Commission (KPK) do not comply with the procedures applicable in both the Law. 30 Year 2002 about KPK, Hap, and regulations, or Standard Operating Procedure (SOP) The anti-corruption agency owned. as a result, status on, he suspects deemed unlawful.

According to Judge CEPI, KPK uses Warrant Investigation (Sprindik) Irman owned and Sugiharto and Andi Narogong to examine witnesses, foreclosure, and obtain the evidence. And examination results, foreclosure, and such evidence is used also for the case Setya Novanto. It is considered to be in violation of the procedure the Commission itself.

“Yang menjadi tidak sesuai dengan prosedur manakala ada sprindik orang lain dipergunakan untuk perkara lain. Sprindik No. 56/01/07/2017 seharusnya untuk perkara pemohon tidak boleh untuk perkara orang lain. Begitu pula sebaliknya karena akan terjadi ketidakjelasan, inefisiensi, tidak selaras, tidak terukur, tidak adanya kepastian hukum,” ujar Hakim Cepi saat membacakan pertimbangan putusan, di PN Jaksel, Friday (29/9/2017).

Hakim berpendapat status seseorang menjadi tersangka seharusnya terjadi pada tahap penyidikan, bukan penyelidikan. He was referring to Chapter VII of the third part, Article 46 Law Commission related to determination of the suspects are in Chapter investigation, bukan penyelidikan. Therefore, it has a view if the investigation should start the investigation process. Meaning, the establishment of a new suspect in the investigation process, bukan penyelidikan.

This opinion is in line with the experts of Setya Novanto namely Prof. Romli Atmasasmita stating there should be an investigation before the investigation procedure. Contrary to the opinion of the judge Adnan Paslyadja original two preliminary evidence enough (at least 2 evidence), then the Commission could increase a person's status as a suspect though still under investigation.

Then, about the time of the determination of a person as a suspect if the end of the investigation or the beginning of the investigation or even at the end of the investigation. Article 44 Law Commission explains researcher doing research if it has sufficient preliminary evidence, then within 7 working days to report to the Commission.

According to Judge CEPI, Law Commission there is not one article that clearly and firmly set when a person becomes a suspect. Therefore, apply Article 38 UU KPK yakni segala kewenangan yang ada dalam KUHAP juga berlaku bagi KPK. Article 1 number 2 KUHAP disebutkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu peristiwa pidana dan menentukan tersangka.

“Penetapan tersangka hakim praperadilan disamping telah ada dua alat bukti yang sah juga telah ada calon tersangka yang dalam proses akhir penyidkan bukan awal,” tutur Hakim Cepi. This opinion differs from that presented expert on, he is Romli Atmasasmita if the Commission could set a suspect at the beginning of the investigation process.

The judge reasoned it was intended that law enforcement officials are not in a hurry and less cautious so breaking it and the dignity of someone suspected of committing a crime. By doing these stages, penegak hukum bisa menghindar dari segala tindakan yang menjurus pada penyalahgunaan wewenang yang kurang manusiawi dan bertentangan dengan hak asasi manusia.

Apabila semua aparat penegak hukum memahami maksud yang tersirat maupun tersurat yang ada dalam KUHAP dan UU KPK serta peraturan lain, maka menurut Hakim Cepi proses pemeriksaan seseorang dapat mencegah terjadinya pelanggaran harkat dan martabat seseorang sesuai asas perlindungan HAM, perlakuan yang sama di muka hukum, asas praduga tak bersalah pada orang yang ditangkap, ditahan atau dituntut karena kekeliruan terhadap orangnya, sejak di tingkat penyelidikan dengan sengaja menyebabkan asas tersebut dilanggar dikarenakan prosedur administrasi.

“Proses penetapan tersangka di akhir penyidikan itu, maka hak calon tersangka dapat dilindungi sebelum menetapkan jadi tersangka. Telah memperoleh waktu yang cukup untuk mempelajari bukti-bukti apakah bukti valid atau tidak, sah atau tidak, calon tersangka yang menjadi tersangka tidak dapat lagi memperjuangkan haknya manakala bukti yang diajukan tidak valid atau cara memperoleh tidak sesuai peraturan perundang-undangan,” lanjutnya.

Hakim Cepi mengingatkan sesuai prinsip Pasal 5 UU KPK dan penjelasannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenang KPK mempunyai asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan adanya kaedah kepatutan dan keadilan. Dari bukti-bukti yang diberikan KPK dan merujuk pada Pasal 1 KUHAP justru membuktikan jika status penetapan Novanto dilakukan tanpa melalui prosedur penyelidikan.

“Artinya ketika ditetapkan sebagai tersangka termohon belum melakukan penyidikan dalam perkara a quo dan belum diperiksa sebagai calon tersangka, memeriksa saksi, evidence. Reason, secara logika hukum termohon harus mempunyai waktu yang singkat sprindik 17 July 2017 dan SPDP 18 July 2017 sesuatu yang tidak mungkin dilakukan termohon. Justru, hal yang diperoleh merupakan hasil dari penyelidikan dan penyidikan atas perkara orang lain yakni Irman dan Sugiharto serta Andi Narogong,” tegasnya.

KPK gagal dalam pencegahan
Hakim Cepi memahami maksud KPK dalam memberantas korupsi harus tuntas, termasuk mengungkap siapa aktor intelektual di balik kasus tersebut. Yet, cara yang dilakukan seharusnya juga berpedoman pada aturan hukum perundang-undangan yang berlaku meskipun KPK merupakan lembaga independen.

Selain mempermasalahkan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penetapan Novanto sebagai tersangka, Hakim Cepi juga menganggap jika KPK punya “andil” terhadap terjadinya kasus korupsi pengadaan e-KTP dengan nilai kerugian negara berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) senilai Rp2,3 triliun.

The reason, pada awal proyek ini, Hakim Cepi menyebut jika Presiden RI kala itu (Susilo Bambang Yudhoyono) pernah meminta agar KPK mengawal dan mengawasi program e-KTP agar tidak terjadi penyimpangan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, ada pihak-pihak tertentu yang mendapat keuntungan, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara. “Artinya KPK belum melakukan fungsi pencegahan sebagaimana diatur Pasal 1 sentence (3) UU KPK,” kritik Hakim Cepi.

Dari berbagai pertimbangan diatas, majelis berkesimpulan penetapan Novanto sebagai tersangka tidak berdasarkan prosedur dan tata cara yang diatur dalam UU KPK, KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain. “Menimbang oleh karena penetapan tidak berdasar prosedur, maka penetapan pemohon Setya Novanto sebagai tersangka tidak sah,” tegasnya lagi.

Berikut tabel permohonan dan putusan praperadilan Setya Novanto:

Petitum Putusan Setya Novanto
Mengabulkan permohonan seluruhnya Mengabulkan sebagian
Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah penetapan Tersangka terhadap kepada Novanto selaku pemohon yang dikeluarkan KPK selaku termohon berdasarkan Surat No. 310/23/07/2017 date 18 July 2017, Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan segala akibat hukumnya Considering that the petition number two null and void and not valid by the defendant of suspects issued by the number of letters 301/23/27 date 18 July 2017 of SPDP with all the legal considerations that should be granted by the editorial changes.
Ordered the Commission to terminate the investigation based on the Investigation Order Letter No.. Sprin.Dik-56/01/07/2017 dated 17 July 2017 The third petition of the petition is granted based number two, therefore the petition is denied, the petition number two numbers 3 granted
Ordered the defendant to revoke the establishment of prevention against Setya Novanto in terms of blocking against Setya Novanto since the verdict was read Considering that the petition number 4, according to the pretrial judge the authority of the authorized agency officials, therefore this petition can not be granted.
Ordered issued Setya Novanto of prisoners Considering that the defendant has not made efforts to forcibly, maka requested 5 no legal grounds, must be rejected.
Null and void all the requested designation of the applicant Setya Novanto Petition six by the judge was excessive, because with have stated that the determination of the suspect Setya Novanto invalid, by itself any determination made by the Respondent to Setya Novanto not have the force of law
KPK open meshes chance he got, he returned
after hearing, Head of Legal Commission Setiadi respect the judge's decision to grant some requests he got, he included it unlawful determination Setya Novanto as suspect. Next, This decision will diaporkan to the leadership of the Commission will study the verdict once thoroughly with a law firm or a team of investigators and prosecutors to conduct an evaluation.

Yet, Setiadi seem not give up so easily. Referring to the Supreme Court Rules No. 4 Year 2016 call when a suspect determination pretrial hearing canceled, maka aparat penegak hukum bisa mengajukan kembali Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru kepada yang bersangkutan. Namun saat ditanya kembali mengenai hal ini Setiadi enggan menjelaskan lebih lanjut.

“Itu normatifnya. Masalah diambil langkahnya seperti apa, atau bagaimana, bukan kapasitas saya menjelaskan hal itu,” tuturnya.

As is known, langkah menerbitkan sprindik baru ini pernah dilakukan KPK terhadap mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin. Setelah memenangkan praperadilan, shortly after investigators re-set it as a corruption suspect taps. In the court of first instance, Ilham Arief alleged corruption was legally and he was punished for 4 years in prison.

At the appellate level, Ilham Arief sentence increased to 6 years in prison. But the Supreme Court on appeal his sentence was reduced to 4 years in prison according Corruption Court verdict, Jakarta.

On the other hand, Setiadi assess judge considered less accurate because it does not consider the evidence presented by the Commission. Even though, ia tetap menghargai putusan tersebut. “Kami melihat ada beberapa dalil ataupun putusan dari hakim sendiri, ada beberapa bukti kami tidak dijadikan dasar,” kata Setiadi.

Dihubungi terpisah, salah satu kuasa hukum Novanto, Amrul Khair Rusin mengapresiasi putusan ini. Menurut Amrul, putusan Hakim Cepi sudah sesuai dengan harapan pemohon dan fakta persidangan. “Menurut kami permohonan yang kami ajukan memang sudah sepatutnya dikabulkan oleh hakim,” kata Amrul.

Saat ditanya pendapatnya jika KPK menetapkan kembali kliennya sebagai tersangka, Amrul justru mempertanyakan hal tersebut. “Itu urusan lain, apa nantinya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak?ʱ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *