lt57580780577ba

Commission ready to discuss the Derivative Rules of Competition Law Revision

This news has been viewed 1,901 time

Hukum Online– Revision UU No. 5 Year 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition (Business Competition Law) belum dibahas bersama pemerintah dan DPR. Yet, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tampaknya sudah mulai memikirkan langkah ke depan jika nantinya revisi UU Persaingan Usaha tersebut diresmikan.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf menyampaikan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari UU. According to, PP merupakan elemen penting dari sebuah UU karena UU tak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya PP. Pembahasan PP ini, added, akan dikonsultasikan bersama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Namun ia belum bisa menjelaskan detail mengenai PP tersebut.

“Itu kan untuk PP, nanti kita siapkan dulu PP-nya karena UU enggak bisa jalan kalau enggak ada PP, ini kita konsultasikan dengan Kemendag bagaimana PP-nya ini bisa jalan, berapa PP yang akan diterbitkan dan detailnya belum tahu persis, nanti dibahas dengan Kemendag,” kata Syarkawi di Kantor KPPU di Jakarta, Friday (14/7).

Pembahasan PP diyakini oleh Syarkawi tidak berjalan lama. Section, perangkat pembahasan PP sudah tersedia yakni Peraturan Komisi yang saat ini digunakan oleh KPPU. Peraturan Komisi ini nantinya diganti menjadi PP, namun tetap harus berpatokan pada UU Persaingan Usaha yang baru. Sehingga pembahasan tingkat kementerian perlu dilakukan terlebih dahulu.

“Harusnya tidak lama (pembahasan) karena perangkat sudah ada yakni yang dulunya Peraturan Komisi diganti menjadi PP. Sebenarnya dari sisi substansi tidak masalah, tetapi kalau PP kan tingkat kementerian dan ini perlu pembahasan lebih lanjut,” imbuhnya.

Besides, Syarkawi juga menegaskan akan ada beberapa peraturan baru yang terbit jika revisi UU Persaingan Usaha disahkan. Misalnya saja, mengenai cross border atau kerja sama persaingan usaha lintas negara yang klausulnya masuk ke dalam revisi UU Persaingan Usaha.

Selain PP, KPPU juga akan menerbitkan guideline atau petunjuk teknis. “Nanti ada dua, guideline dan PP. Jadi tidak ada lagi istilah Peraturan Komisi, Perkom sudah tidak dipakai. Semuanya akan selesai di PP dan petunjuk teknis di KPPU,” jelas Syarkawi.

Terkait cross border atau kerja sama lintas negara, jika revisi UU Persaingan Usaha disahkan, The Commission will coordinate with neighboring countries, especially countries which have strong business relations with Indonesia.

Previous, Member of House Commission VI Durianto senior official said the commission breath where shelter against the bill is the institutional strengthening of the Commission. Various problems that occurred in Indonesia emergence of cartel cases that adorn the media, encourages Commission VI to strengthen the Commission's existence this.

According to, strengthening the Commission's functions in regulating fair competition. Dengan cara memberikan kesempatan yang sama bagi usaha besar, menengah, dan kecil. Yakni melalui pencegahan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Tujuannya dalam rangka menyejahterakan masyarakat.

Setidaknya, dalam revisi terdapat beberapa perbaikan terhadap kewenangan KPPU. First, penguatan kelembagaan secara menyeluruh. Komisi VI menginginkan KPPU menjadi sebuah lembaga negara. Konsekuensinya, memang penambahan terhadap anggaran KPPU. “Tak bisa dipungkiri, banyak pegawai KPPU yang hengkang akibat gaji yang diterima tidak berimbang dengan beban kerja.”

Second, keinginan penambahan kewenangan terhadap KPPU. Menurut Darmadi, adanya kesepakatan di internal Komisi VI menambah kewenangan KPPU yakni kewenangan penggeledahan dan penyitaan. The reason, penambahan kewenangan tersebut lantaran KPPU kerap kesulitan mendapatkan data yang dapat digunakan untuk dijadikan barang bukti di persidangan.

Third, related process of granting leniency or forgiveness to businesses that provide information to the Commission regarding violations of unfair competition. According to, The mechanism can be included in the revision of Law No.. 5 Year 1999.

Fourth, the question of financial penalties. He considered, fines for the Commission and the House Commission VI declared as high as 25 billion. Yet, in fact no deterrent effect. Figures 25 billion for large companies is relatively small. According to her, the company was fined the maximum beromset trillions when there might affect the company.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *