passport

Dual Citizenship Case, Paths Legislative Review More Pas

This news has been viewed 3,860 time

Kasus Kewarganegaraan Ganda, Jalur Legislative Review Lebih Pas

Actors posing intermarriage with officials of the Ministry of Law and Human Rights, and Prof. Satya Arinanto in Jakarta, Thursday (25/8). Photo: MYS

HUKUMONLINE.COM, Story Gloria govern Hamel, member troop flag raisers 17 August 2016, continues to roll, even into the realm of law. Ira govern, Gloria's mother already register the application judicial review UU No. 12 Year 2006 on Citizenship to the Constitutional Court. The application then repealed.

Ira was not the only one who wanted to question the Citizenship Act. In the discussion that was held community Mixed Marriage and the Directorate General of General Law Administration Law and Human Rights Ministry in Jakarta, Thursday (25/8) who want a voice sounded strong revision. A decade Citizenship Act enacted there are many problems that occur in the field. The case of Gloria and former Minister of Energy and Mineral Resources Archandra Tahar, example.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Satya Arinanto, berpendapat mengajukan pengujian UU Kewarganegaraan terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi adalah salah satu jalan yang bisa ditempuh para pelaku perkawinan campuran atau pihak-pihak yang dirugikan. But judicial review bukan solusi yang pasti.

Kalaupun para pelaku perkawinan campuran merasa dirugikan atas berlakunya Pasal 41 UU No. 12 Year 2006, bukan berarti memohon pengujian ke Mahkamah Konstitusi praktis dikabulkan. “Syukur-syukur kalau menang. Kalau kalah, Article 41 tetap berlaku,” tegasnya dalam talkshow Satu Dasawarsa UU Kewarganegaraan, Thursday (25/8).

Menurut Prof. Satya, legislative review lebih pas diajukan mengingat banyaknya masalah yang terjadi di lapangan. Dengan cara ini, DPR dan Pemerintah melakukan perubahan terhadap materi UU Kewarganegaraan. Termasuk kemungkinan menambah pasal untuk hal-hal yang belum diatur. Only, kalau materi muatan yang ingin diubah lebih dari 50 percent, Prof. Satya menyarankan dibuatkan UU Kewarganegaraan baru.

Peluang untuk legislative review juga ada. Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Freddy Haris, dan Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K. Harman menjelaskan RUU Kewarganegaraan sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional. “Nomor 59 dalam daftar Prolegnas, inisiatif DPR,” kata Freddy.

Benny menambahkan kalau memang ada perkembangan baru yang mendesak untuk diatur maka sebaiknya UU Kewarganegaraan direvisi. Ia hanya mengingatkan jangan sampai ide perubahan itu hanya karena ada peristiwa kelalaian seseorang, yakni lalai mendaftarkan anak hasil perkawinan campuran.

Kasus yang memantik diskusi hangat UU Kewarganegaraan bukan hanya kasus Archandra dan Gloria. Freddy Haris menyebutkan kasus jamaah haji Indonesia yang ditahan pemerintah Filipina juga menyerempet masalah kewarganegaraan. Para calon jamaah haji itu terancam kehilangan status WNI karena mereka memegang paspor Filipina.

Berdasarkan aturan, seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan jika memegang paspor negara lain. Indonesia menganut satu kewarganegaraan. Only, dalam kasus calon jamaah haji, diduga mereka korban penipuan. “Sudah tak jadi naik haji, mereka terancam kehilangan kewarganegaraan Indonesia,” kata Freddy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *