3AGO

These AGO Cause Poor Performance 4 Last year Mulai tidak jelasnya indikator capaian Renstra, tidak transparan dan akuntabel, serta minimnya sistem manajemen informasi perkara sebagai jendela informasi bagi publik untuk mengetahui penanganan perkara di Kejagung.

This news has been viewed 3,427 time
Ini Penyebab Buruknya Kinerja Kejagung 4 Tahun Terakhir

Photo: SGP
Prestasi Kejaksaan Agung (Kejagung) sepanjang empat tahun terakhir tak menunjukan peningkatan positif. as a result, prestasi Kejagung tak naik kelas belakangan terakhir. Hal itu ditunjukan dengan penilaian yang diberikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) beberapa waktu lalu. Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, Thursday (7/1).

“Terkait dengan prestasi Kejagung, kita harus fair. Jangan seolah kesalahan ada di Jaksa Agung. Tetapi memang Kejagung skornya selama 3 sampai 4 tahun terakhir ini tidak pernah naik kelas,” ujarnya.

Arsul berpandangan terdapat beberapa persoalan yang menjadi penyebab buruknya kinerja Kejagung. First, rencana strategi (Renstra) kerja yang dibuat memang terbilang bagus. Hal itu pula dipaparkan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR. Unfortunately, said Arsul, indikator capaian dinilai tidak jelas. Hal itu pula menjadi bagian penyebab Kejagung sulit mengimplementasikan Renstra di jajaran bawah.

Ia membandingkan dengan Renstra yang diusung Jendral Badrodin Haiti saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai Kapolri. Badrodin, said Arsul, memaparkan Renstra beserta indikator capaiannya. Atas dasar itulah, Komisi III terbilang mudah untuk menagih janji berdasarkan Renstra Polri. “Tapi buat Kejagung itu sulit, karena indikator capaiannya tidak jelas,” imbuhnya.

Second, persoalan akuntabilitas dan transparansi. Misalnya terkait dengan persoalan mutasi dan promosi jajaran kejaksaan. Arsul mengatakan pernah mengutarakan pertanyaan kepada Jaksa Agung HM Prasetyo perihal implementasi promosi dan kejaksaan dikaitkan dengan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sayangnya jawaban Jaksa Agung, said Arsul, justru membingungkan lantaran jaksa dinilai bukanlah aparatur sipil negara.

“Jawaban jaksa agung membingunkan, padahal promosi dan mutasi salah satu modal dasar memperbaiki kinerja lembaga kejaksaan,” ujarnya.

Third, terkait dengan pengawasan. According to, fungsi pengawasan internal berkaitan dengan fungsi pembinaan terhadap para jaksa. Yet, belakangan publik dikejutkan dengan adanya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh seorang jaksa kepada atasannya. Hal ini dinilai pengawasan dan pembinaan perlu diperbaiki.

Fourth, persoalan sistem manajemen informasi perkara (SMIP). Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan SMIP kejaksaan memang minim mendapatkan perhatian dari pimpinan korps adhiyaksa. Padahal SMIP bagian terpenting sebagai pemberian informasi kepada publik. Ya, anggaran yang diberikan terbilang kecil. Bahkan kejaksaan tak juga membenahi SMIP.

as a result, terjadi sengketa informasi antara Kejagung dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai adanya perbedaan data penanganan perkara. Akibatnya ICW pun meminta data penanganan perkara. Lantaran tak juga dibuka, ICW pun menggugat sengketa informasi ke Komisi Informasi Publik (KIP).

“Ketimbang Kejagung membantah-bantah penanganan perkara, mending memperbaiki yang begini-begini ini,” ujarnya.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Rahmat Bagja, mengatakan penilaian terhadap Kejagung dan lembaga negara menjadi kewenangan presiden. Yet, Kejagung tak dapat dipaksakan untuk mengikuti keinginan publik. Pasalnya Kejagung bersifat independen meski pun bukan tidak mungkin adanya intervensi dari pihak lain dalam penegakan hukum.

For example, dalam kasus tiga buah biji kakao mestinya Kejagung tak melimpahkan ke pengadilan. Pasalnya masih dapat diselesaikan di tingkat kepolisian. Ia berharap Kejagung meniru kinerja KPK ketika meningkatkan ke penyidikan sudah mengantongi tiga alat bukti yang cukup, bukan lagi dua alat bukti.

“Kalau banyak kasus dinaikan ke penuntutan namun tidak cukup bukti akan menjadi masalah baru,” katanya.

Guru Besar Fakultas Hukum Unversitas Trisakti, Prof Andi Hamzah berpandangan penegakan hukum sejatinya berangsur baik. Sayangnya hal itu jauh panggang dari api. Ironisnya, banyak terdapat oknum penegak hukum yang menerima suap.

“Penegakan hukum dulu lancar di era 1954-1960. Tetapi setelah itu makin hari ke sini tidak makin baik. Sekarang demokrasi formilnya bagus, tapi materilnya tidak bagus,” pungkas mantan jaksa itu.

source : www.hukumonline.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *